In the first year of President Prabowo’s administration, at least 36 overseas visits to 25 countries were recorded (DW, 2025), making him the Indonesian president with the highest number of foreign trips in the first year of office. The new Prabowo term has also taken several strategic steps—from multilateral diplomacy and economic agreements to defense cooperation. Indonesia joined BRICS and participated in various international fora, including the 80th UNGA, the D-8 Summit, the 47th ASEAN Summit, and the APEC Summit. The Gaza issue also became a major focus, reflected in President Prabowo’s participation in the Gaza Peace Summit in Egypt and the planned deployment of 20,000 peacekeeping troops to Gaza. In the field of defense, Indonesia signed various defense cooperation agreements and arms procurement deals with France, Turkey, Australia, China, and Russia. In trade, Indonesia concluded tariff negotiations with the United States and finalized the IEU-CEPA and ICA-CEPA agreements.

These visits and achievements raise questions regarding the substantive progress and contributions produced over the past year, as well as what strategic objectives underpin President Prabowo’s foreign policy. The President’s limited attention to ASEAN issues has also prompted questions about the direction of Indonesia’s diplomacy in the region. In addition, domestic budget efficiency policies—which have affected the Ministry of Foreign Affairs’ capacity to conduct diplomatic functions—have generated further debate.

This session will evaluate the achievements, strategic direction, patterns and dynamics of decision-making, as well as potential blind spots in Indonesia’s foreign policy and diplomacy during the first year of President Prabowo’s administration. The panel will also discuss various strategic challenges and key issues that require attention going forward.

Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, tercatat setidaknya 36 kunjungan luar negeri ke 25 negara (DW, 2025), menjadikannya presiden Indonesia dengan jumlah kunjungan luar negeri terbanyak pada tahun pertama masa jabatan. Pemerintahan Presiden Prabowo juga telah mengambil sejumlah langkah strategis—mulai dari diplomasi multilateral, perjanjian ekonomi, hingga kerja sama pertahanan. Indonesia bergabung dengan BRICS, serta berpartisipasi dalam berbagai fora internasional, antara lain UNGA ke-80, KTT D-8, KTT ASEAN ke-47, dan KTT APEC. Isu Gaza juga menjadi perhatian utama, tercermin dari kehadiran Presiden Prabowo dalam Summit for Peace di Mesir dan rencana pengiriman 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Di bidang pertahanan, Indonesia menandatangani berbagai kerja sama pertahanan dan pengadaan alutsista dengan Prancis, Turki, Australia, Tiongkok, dan Rusia. Di bidang perdagangan, Indonesia menyepakati negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, serta memfinalisasi kesepakatan IEU-CEPA dan ICA-CEPA.

Berbagai kunjungan dan capaian ini memunculkan pertanyaan mengenai progres dan kontribusi substantif yang dihasilkan selama satu tahun terakhir, serta apa yang menjadi objektif strategis kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo. Minimnya perhatian Presiden terhadap isu ASEAN juga kerap memunculkan pertanyaan tentang arah diplomasi Indonesia di kawasan. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kapasitas Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan fungsi diplomasi turut menimbulkan polemik.

Sesi ini akan mengevaluasi capaian, arah strategis, pola dan dinamika pengambilan kebijakan, serta kemungkinan blind spots dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Panelis juga akan membahas berbagai tantangan strategis dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian ke depan.